Berita

OJK Laporkan Kinerja Pengawasan dan Perlindungan Sektor Jasa Keuangan Semester 1-2020, Simak Hasilnya!

Written by Aufi Ramadhania Pasha 10 Juli 2020

Cermati.com, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara berkelanjutan menerbitkan rilis reformasi pengawasan sektor jasa keuangan. Upaya ini dilakukan OJK guna membangun sektor jasa keuangan yang stabil, kontributif dan inklusif serta melindungi konsumen. Dengan begitu, perekonomin Indonesia bisa berjalan baik.

Selama semester I-2020 yang terhitung mulai bulan Januari hingga April, reformasi pengawasan sektor jasa keuangan dilakukan melalui implementasi program Strategis OJK 2020 dengan berbagai macam produk, program dan kontribusi yang dihasilkan.

Berikut penjabaran kinerja OJK semester pertama di tahun 2020 yang Cermati.com rangkum dari situs resmi OJK.

Bingung Cari Produk Kredit Tanpa Agunan Terbaik? Cermati punya solusinya!

Bandingkan Produk KTA Terbaik!

OJK baru saja menerbitkan laporan kinerja selama semester 1 tahun 2020

1. Pengaturan Sektor Jasa Keuangan

Menerbitkan 40 Peraturan OJK (POJK) dan 9 Surat Edaran OJK (SEOJK) yang tujuannya untuk menjaga dan mengatasi permasalahan di berbagai sektor keuangan yang terdampak dari adanya wabah pandemi virus corona atau Codid-19.

2. Supervisory Action Sektor Jasa Keuangan

OJK mengambil aksi dan rekomendasi di beberapa sektor keuangan, di antaranya:

Sektor Perbankan

Pencabutan 2 izin usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
Penyelesaian rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadapt hasil pemeriksaan pengawasan Bank
Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (FTP New Entry) pada 217 Direksi BPR dan sebanyak 177 dinyatakan lulus.

Pasar Modal

Sebanyak 184 pasar modal mendapatkan surat peringatan tertulis
192 pasar modal yang dikenakan denda
Pembekuan 2 izin wakil perantara pedagang efek (WPPE)
Pencabutan izin usaha 7 Perantara Pedagang Efek (PPE) dan/atau Penjamin Emisi Efek (PEE) serta WPPE

Industri Keuangan Non Bank

Ada 39 sanksi peringatan dan 30 densa pada Perusahaan Asuransi dan Dana Pensiun
Sebanyak 278 perusahaan pembiayaan (PP) dan perusahaan modal ventura (PMV) yang terkena sanksi administratif
Pencabutan 6 izin usaha industri keuangan non-bank

3. Perluasan Akses Keuangan

OJK meningkatkan program One Student One Account. Hingga triwulan pertama 2020, terdapat 32 juta rekening mencakup 17 wilayah dengan nilai tabungan Rp16,3 triliun
Pendirian 5 Badan Usaha Milik Desa Center di Kabupaten OKU Timur

4. Perlindungan Konsumen

Menghentikan usaha ilegal, rinciannya:
61 investasi ilegal
589 pinjaman online ilegal
25 usaha gadai ilegal
Penyidikan Sektor Jasa Keuangan
13 sprindik
12 Pelimpahan Berkas Kejaksaan
10 Berkas Perkara Lengap (P21)

5. Pengawasan Berbasis Teknologi

OJK menerbitkan aplikasi dan sistem untuk pengawasan terhadap sektor keuangan berbasis teknologi. Dengan begitu, OJK bisa memantau sektor keuangan di Indonesia dengan lebih mudah. Berikut aplikasi dan sistemnya, antara lain:

Aplikasi Pelaporn Online (APOLPO) dan OJK Box (O-Box)
Sistem Informasi Risk Based Supervision (SIRBAS)
Sistem Pemantauan Transaksi Efek Terintegrasi (SIPETRO)
Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPKI)

6. Transformasi Digital Sektor Jasa Keuangan

View this post on Instagram

A post shared by Otoritas Jasa Keuangan (@ojkindonesia) on Jun 24, 2020 at 6:00pm PDT

E-Signature pada Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT)
E-Registration aksi korporasi Penambahan Modal dengan HMETD
E-Voting RUPS secara elektronik
Aplikasi Database AP/KAP terintegrasi

7. Penguat Ekonomi Keuangan Syariah

Pendirian 56 Bank Wakaf Mikro (BWM) di Rembang, Palembang dan Lombok
Sebanyak 32.223 nasabah sudah tergabung dalam BWM
Terkumpul dana sementara BWM sebanyak Rp44,49 miliar
Meluncurkan asuransi syariah perjalanan ibadah umroh bersama Kementerian Agama

8. Dukungan pada Program Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Covid-19

SKB OJK dan Kementerian Keuangan terkait Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 64/2020 tentang Penempatan Dana Pada Bank Peserta Dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional dan PMK 65/2020 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/ Subsidi Margin Untuk Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional
Penyampaian informasi calon bank peserta kepada Kementerian Keuangan dan juga calon debitur penerima subsidi bunga kepada Kementerian Keuangan
Pelaksanaan restrukturisasi Kredit dan Pembiayaan, antara lain:
Perbankan dengan total debitur 6,56 juta debitur dan jumlah dana Rp740,79 triliun
UMKM dengan total debitur 5,29 juta debitur dan jumlah dana Rp317,29 triliun
Perusahaan Pembiayaan dengan total 3,74 juta kontrak restrukturiasi dengan jumlah dana Rp133,84 triliun

Taat Aturan Perekonomian Lancar

Banyak penyebab yang akhirnya membuat perekonomian Indonesia menjadi menurun atau kacau. Misalnya saja, OJK menemukan adanya perusahaan sektor keuangan keuangan ilegal mulai dari pinjaman online, perusahaan investasi dan sebagainya. Selain itu, adanya petinggi di perusahaan sektor keuangan yang tidak jujur dalam mengurusi ekonomi negara dan masih banyak lagi.

Agar perekonomian tanah air berjalan lancar dan bisa membangun Indonesia menjadi lebih baik lagi ke depannya, maka siapapun wajib untuk menaati aturan yang diterbitkan oleh OJK selaku pengawas sektor keuangan Indonesia, baik dari pihak perusahaan sektor keuangan, karyawan hingga konsumen.